BursaPolitika
Pemerintah AS mempertimbangkan untuk menaikkan tarif atas barang-barang yang terkait dengan praktik pekerja paksa di Cina, setelah sebuah pertemuan publik diadakan untuk mendiskusikan isu ini. Meskipun para peserta mempertanyakan apakah tariff tinggi dapat efektif memperbaiki hak-hak pekerja, tapi pemerintah AS tetap menekankan pentingnya mengatasi praktik pekerja paksa ini.
Pertemuan publik ini merupakan bagian dari investigasi resmi yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) untuk meninjau penggunaan pekerja paksa dalam rantai pasokan internasional. Sebagai bagian dari investigasi ini, USTR telah mengadakan pertemuan publik selama tiga hari dari tanggal 7 hingga 9 Juli.
Menurut data yang diterima, ribuan pekerja di Cina masih terjebak dalam praktik pekerja paksa, tidak hanya mengalami kesengsaraan tetapi juga kerugian materiil. Mereka diwajibkan untuk bekerja panjang jam dan menerima gaji yang sangat rendah, tidak ada pelindungan apapun dari pemerintah, dan tidak ada kemungkinan untuk menuntut hak mereka.
Para pakar dan organisasi hak asasi manusia mengatakan bahwa tarif tinggi tidak cukup untuk mengatasi isu pekerja paksa di Cina, karena ada banyak kelemahan dalam sistem pemerintahan Cina yang memungkinkan praktik pekerja paksa tetap berlangsung.
Berdasarkan informasi yang diterima, AS tidak hanya akan menaikkan tarif atas barang-barang yang terkait dengan praktik pekerja paksa di Cina, tapi juga akan meningkatkan perhatian terhadap kasus-kasus pekerja paksa lainnya di negara lain.
Dengan mempertimbangkan kelemahan sistem pemerintahan Cina, para pakar dan organisasi hak asasi manusia mengatakan bahwa upaya untuk mengatasi praktik pekerja paksa di Cina perlu dilakukan secara lebih komprehensif dan lebih baik lagi.
AS akan terus memantau perkembangan kasus pekerja paksa di Cina dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak pekerja.
Sementara itu, Cina tidak pernah berbicara secara jelas tentang praktik pekerja paksa di negara ini, meskipun telah dilaporkan ada ribuan pekerja yang terjebak dalam praktik ini.